Kemenhub Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Mudik Gratis 2025

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa efisiensi anggaran pada tahun 2025 tidak akan mengganggu program mudik gratis, meskipun ada pemangkasan anggaran yang cukup signifikan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa anggaran yang telah disusun difokuskan untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik, terutama dalam menjaga subsidi dan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO).

Ia menegaskan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, layanan transportasi publik bersubsidi tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, biaya pegawai Kemenhub juga akan tetap diperhatikan dalam alokasi anggaran tersebut.

Dudy menjelaskan bahwa pihaknya akan menjalankan seluruh program dengan menggunakan anggaran yang ada melalui pendekatan Risk Based Analysis atas APBN 2025.

Dengan pagu anggaran Kemenhub yang telah ditetapkan sebesar Rp 17,725 triliun, Dudy memastikan bahwa berbagai program transportasi publik, termasuk mudik gratis, akan tetap terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, ujar Dudy dalam siaran pers, di Jakarta, Jumat (14/2).

Anggaran Kemenhub yang dialokasikan untuk 9 unit organisasi eselon I mencakup berbagai sektor transportasi, termasuk darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Dari total anggaran ini, dialokasikan untuk Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 3,14 triliun dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 7,32 triliun.

Efisiensi anggaran Kemenhub pada tahun 2025 mencapai 43,66 persen atau sekitar Rp 13,72 triliun dibandingkan dengan anggaran awal yang sebesar Rp 31,45 triliun.

Meskipun ada pengurangan anggaran, alokasi ini tetap memastikan keberlanjutan layanan transportasi publik, termasuk program mudik gratis yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebutkan bahwa anggaran Kemenhub untuk 2025 disepakati sebesar Rp 17,73 triliun.

Perbedaan anggaran ini disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, sesuai dengan Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.