Infrastruktur Digital Indonesia Ibarat Ada Pasir dalam Sepatu, Apa Maksudnya?

wmhg.org – JAKARTA. Pembangunan infrastruktur digital memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Infrastruktur bukan hanya sarana bisnis bagi operator telekomunikasi, melainkan fondasi bagi transformasi digital nasional sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan pemerintah.

Sementara Industri telekomunikasi kita saat ini menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi dituntut mempercepat pembangunan infrastruktur mulai dari fixed broadband hingga 5G agar layanan digital bisa dinikmati merata.

Namun di sisi lain, industri justru menghadapi tekanan berat akibat biaya regulasi yang tinggi, persaingan usaha yang ketat, serta monetisasi layanan yang belum optimal,” jelas Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel), Sarwoto Atmo Sutarno, dalam keterangannya, Kamis (15/1).

Berbagai hambatan yang muncul sering kali bukan berasal dari aspek teknis, melainkan dari kesiapan ekosistem, tata kelola pelaksanaan di lapangan, serta ketidakterpaduan perencanaan antara pusat dan daerah.

“Ketidaksinkronan kebijakan, pemanfaatan infrastruktur pendukung yang belum optimal, serta belum seragamnya pemahaman daerah terhadap pentingnya infrastruktur digital sebagai membuat proses transformasi digital berjalan tersendat. Ini seperti ‘pasir dalam sepatu’ yang menghambat langkah besar bangsa,” ujarnya.

Terbaru, muncul kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto yang menghentikan sementara operasional sejumlah penyelenggara layanan telekomunikasi dan internet menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri digital nasional.

Langkah penghentian layanan melalui penonaktifan optical distribution cabinet (ODC) dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan layanan publik, merugikan konsumen, serta menciptakan ketidakpastian bagi investasi di sektor telekomunikasi.

Sekretaris Jenderal Mastel, C. Mirza Taufik menjelaskan, penghentian sementara layanan telekomunikasi oleh Pemkot Mojokerto lantaran ada pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Kabel Serat Optik Telekomunikasi.

Mirza menilai penegakan regulasi seharusnya jangan mengganggu kepentingan publik. “Pelaku industri saat ini waswas karena langkah seperti ini bisa menjadi preseden, keluhnya. .

Baca Juga: Pengadaan Internet Rakyat pada 2026 Berpotensi Tingkatkan Persaingan Industri

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah memastikan layanan publik, termasuk telekomunikasi tidak terganggu oleh dinamika kebijakan daerah. Konsumen harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Bima menyampaikan bahwa Kemendagri akan segera berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait, termasuk Mojokerto, untuk memastikan tidak ada kebijakan yang berpotensi merusak kepercayaan publik maupun iklim investasi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa jaringan telekomunikasi kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sejajar dengan listrik dan air. Penghentian layanan tanpa solusi alternatif dinilainya bukan langkah bijak.

“Ketika terjadi perbedaan persepsi terkait aturan maupun kewenangan pengelolaan aset, seharusnya penyelesaian melalui dialog dan koordinasi, bukan dengan memutus layanan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Nezar.