Industri Terancam Krisis Akibat Pemangkasan Kuota Impor Garam

wmhg.org – JAKARTA. Kebijakan pemerintah yang membatasi impor garam berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi industri yang selama ini menggunakan komoditas tersebut sebagai bahan baku/penolong produksi.

Seperti yang diketahui, belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, kuota impor garam khususnya untuk industri chlor alkali plant (CAP) dipangkas dari 2,5 juta ton menjadi 1,7 juta ton pada 2025.

Di sisi lain, industri aneka pangan dan farmasi kini tidak lagi diperbolehkan impor garam. Pemerintah juga menghentikan impor garam konsumsi pada tahun ini.

Pemerintah telah menghitung kebutuhan bahan baku garam nasional pada 2024 dan 2025 sebanyak 4,9 juta ton dengan asumsi adanya kenaikan 2,5% per tahun seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan industri.

Adapun rencana produksi garam nasional tahun ini tercatat sebesar 2,25 juta ton. Jika ditambah dengan sisa stok sebanyak 836.000 ton, maka pasokan garam sudah memenuhi 63% dari total kebutuhan.

Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Cucu Sutara mengatakan, pada dasarnya AIPGI senantiasa mendukung program pemerintah yang ingin mencapai swasembada pangan, termasuk garam. Namun, pemerintah harus realistis bahwa proses menuju swasembada tidak mudah dan adakalanya impor terhadap komoditas bahan baku pangan tetap dibutuhkan.

Selama pemerintah bisa menyediakan pasokan garam yang cukup, itu (pemangkasan impor) tidak masalah. Tapi faktanya produksi garam lokal tidak mencukupi kebutuhan industri dalam negeri, ungkap dia, Selasa (7/1).

Cucu menyebut, tiga sektor industri pengguna garam terbesar yakni CAP, aneka pangan, dan farmasi selalu mencatatkan pertumbuhan kinerja sekitar 5% per tahun. Tren demikian bisa terhambat jika para produsen di sektor tersebut kesulitan mendapatkan bahan baku/penolong berupa garam.

Khusus untuk industri aneka pangan, permintaan garam di sektor ini berpotensi meningkatkan tiga kali lipat pada awal 2025 seiring persiapan Ramadan dan Lebaran Idulfitri.

Sebenarnya, industri aneka pangan sudah mencoba menyerap garam lokal. Namun, mereka justru mendapat keluhan dari pelanggan lantaran kualitas garam lokal belum mampu memenuhi standar industri.

Kalau dipaksakan pakai garam lokal dengan pasokan yang terbatas, pelaku usaha berpotensi mengurangi produksi hingga merelokasi pabrik ke negara lain, tutur dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin yakin target produksi garam nasional sebanyak 2,25 juta ton pada 2025 dapat terpenuhi.

Beberapa daerah sentra produksi dapat diandalkan untuk memacu pertumbuhan produksi garam nasional. Di antaranya adalah Madura, Gresik, Tuban, Lamongan, Pasuruan, dan Probolinggo di Jawa Timur. Setelah itu, ada Pati, Rembang, Demak, dan Jepara di Jawa Tengah serta Cirebon, Indramayu, dan Karawang di Jawa Barat.

Potensi produksi garam juga bisa berasal dari Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, imbuh Jakfar, Selasa (7/1).

APGRI pun berharap pemerintah bisa terus memberikan bantuan berupa hibah atau kemudahan pembiayaan untuk penggunaan High Density Polythylene (HDPE) demi meningkatkan kualitas garam lokal.