Industri Sawit Indonesia Mengejar Ketertinggalan Produksi pada Tahun 2025

wmhg.org – JAKARTA. Industri kelapa sawit dalam negeri masih akan dihadapkan dengan kendala penurunan produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan Crude Palm Oil (CPO) pada tahun 2025.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) masih memandang pesimistis kenaikan produksi tahun depan akibat masih rendahnya target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun ini.

Produksi sepertinya belum ada perbaikan (produksi) karena memang akibat dari PSR yang lambat, ungkap Ketua Umum (Ketum) Gapki Eddy Martono, saat dihubungi Kontan, Jumat (27/12).

Asal tahu saja, Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun ini menargetkan PSR seluas 120.000 hektar per tahun. Meskipun, target ini lebih rendah dari target sebelumnya, yaitu 180.000 hektar per tahun.

Padahal terdapat 2,8 juta hektar luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. Adapun hingga Oktober 2024 berdasarkan data BPDPKS, lahan yang telah dilakukan PSR baru seluas 351.267 hektare (Ha) yang melibatkan 157.883 pekebun.

Dengan total dana PSR yang tersalurkan mencapai Rp 9,83 triliun selama periode 2017 sampai dengan Oktober 2024.

Terkait produksi sepanjang tahun ini, Eddy sebelumnya mengungkap produksi CPO akan turun sekitar 5% jika dibandingkan dengan produksi sepanjang tahun 2023 lalu. Dengan volume di kisaran 50 juta-an ton.

Penurunan produksi CPO secara garis besar dipengaruhi dari efek samping El Nino yang terjadi sepanjang tahun 2023 hingga mempengaruhi produksi TBS sepanjang 2024 ini.

Berdasarkan data terbaru Gapki, penurunan volume produksi juga masih berlangsung hingga bulan ke 10 tahun ini.

Jika dihitung secara YoY sampai dengan bulan Oktober, produksi CPO dan PKO tahun 2024 adalah 43,78 juta ton atau 4,56% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 45,78 juta ton, ungkap Direktur Eksekutif Gapki, Mukti Sardjono dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12).

Selain masalah produksi yang masih belum meningkat. Eddy bilang industri sawit juga masih terhambat dengan Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit atau izin untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara untuk perkebunan sawit.

Ini terkait dengan masalah kawasan hutan yang belum selesai. Ke depan, akan terus menjadi hambatan di perkebunan kelapa sawit sebab HGU belum bisa diproses menunggu masalah kawasan hutan selesai, tambahnya.

Tak hanya di dalam negeri, sawit Indonesia tahun depan juga akan kembali berhadapan dengan persaingan minyak nabati jenis lainnya seperti minyak kanola, minyak biji bunga matahari hingga minyak kedelai di pasar global.

Tantangan yang dihadapi kalau dari luar masih sama yaitu adanya kampanye negatif, lalu minyak nabati pesaing kemungkinan masih lebih murah, ungkapnya.

Eddy juga menyebut, tahun depan dengan adanya penerapan mandatori biodiesel B40 atau bahan bakar dengan campuran 40% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit akan memangkas kapasitas ekspor sebanyak 2 juta ton.

Apabila produksi masih stagnan seperti sekarang maka pemberlakuan B40 secara penuh, akan menurunkan ekspor paling tidak sekitar 2 juta ton di tahun 2025, katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk B40, dibutuhkan CPO sebanyak 15,6 juta ton. Artinya, dengan kapasitas produksi di angka 50 juta ton, terdapat sisa kisaran 34,4 juta ton CPO yang akan digunakan untuk kebutuhan pangan dan ekspor.

Lebih jauh Eddy bilang, pengurangan kapasitas ekspor untuk menyokong mandatori B40 akan berpotensi menaikan harga minyak nabati dunia naik karena berkurangnya pasokan minyak sawit dari Indonesia.

Dan apabila pasokan minyak nabati berkurang karena ekspor Indonesia berkurang maka ini akan menyebabkan harga minyak nabati dunia naik, tutupnya.