wmhg.org – JAKARTA. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) pada April 2025 terhadap anggotanya, dihasilkan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat okupansi sepanjang triwulan-I 2025.
Dari hasil survei ini juga dilaporkan, bahwa sebanyak 70% responden dalam survei BPD PHRI DK Jakarta menyatakan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono. Menurutnya, kini industri hotel dan restoran tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi.
“Dengan tekanan dari sisi pendapatan dan biaya yang tidak seimbang, banyak pelaku usaha mulai mengambil langkah-langkah antisipatif, jelas Sutrisno dalam dalam konferensi pers PHRI, Senin (26/5).
Ya syukur-syukur jangan berujung PHK. Tapi itu yang kemudian akan dilakukan. Dan itu bisa mencapai tadi yang angkanya sekitar 10-30% dari karyawan yang ada. Karyawan ini tentu yang terkena duluan adalah karyawan yang bukan tetap, ya. Yang kontrak, gitu,” tambahnya.
Menurut hasil survei, responden memprediksi akan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 10% – 30%. Selain itu, 90% responden berpotensi bakal melakukan pengurangan daily worker, dan 36,7% responden akan melakukan pengurangan staf.
Padahal jika menilik data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta.
Bahkan pula, sejatinya industri hotel dan restoran selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13%.
“Jika kondisi ini terus terjadi, maka penurunan kinerja sektor ini juga membawa efek domino terhadap sektor lain seperti UMKM, petani, pemasok logistik, dan pelaku seni-budaya, mengingat eratnya keterkaitan rantai pasok dan ekosistem industri pariwisata,” jelasnya lagi.
Guna menanggapi situasi ini, BPD PHRI DK Jakarta mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, misalnya:
-Pelonggaran kebijakan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat,
-Peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan
-Penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi,
-Peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral
-Penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antarinstansi agar lebih efisien dan transparan
Lebih lanjut, Sutrisno menjelaskan bahwa pihaknya melalui PHRI pusat telah menuangkan aspirasi dan berdiskusi bersama dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Menurut penuturannya, Kemenpar bakal membahas situasi dengan K/L terkait.
“Sudah. Jadi kami melalui pusat ya, melalui PPHRI pusat. Kami sudah bicara dengan Menteri Pariwisata dan saya ikut pada waktu itu. Kemudian menteri juga akan membahas, akan membicarakan itu kepada kementerian dan lembaga lain yang berkaitan,” bubuhnya.
Selanjutnya: SOHO Raup US$ 1,84 Juta Setelah Lepas Seluruh Kepemilikan di AstraZeneca Indonesia
Menarik Dibaca: Allianz Syariah & OCBC Luncurkan Solusi Perlindungan untuk Rencana Keuangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
