HIMPERRA Dorong OJK Perjelas Aturan SLIK Penghambat MBR Miliki Rumah

wmhg.org – JAKARTA. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) menilai aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) perlu diperjelas.

Pasalnya, ketidakjelasan aturan ini menjadi salah satu hambatan utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pembiayaan perumahan.

Ketua Umum DPP HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperjelas regulasi kredit bagi calon konsumen yang tercatat memiliki riwayat kredit non-lancar di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

“Kenyataan di lapangan, pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu, ” ujar Ari dalam keterangannya, Senin (21/4).

Sebelumnya, Ari sempat mengungkapkan bahwa status non lancar yang muncul di SLIK sering kali bukan karena kesengajaan, melainkan keteledoran kecil yang berdampak besar. Salah satu contohnya cukup unik, ada nasabah yang tak sadar dirinya punya pinjaman di aplikasi pinjol, gara-gara gadget miliknya dipinjam dan dimainkan oleh anak-anaknya. Tanpa sadar, proses pengajuan pinjaman berjalan, dan tahu-tahu cicilan mangkrak. Hal-hal seperti ini kerap jadi penyebab munculnya catatan kurang baik di laporan kredit.

Lebih lanjut, Ari menyambut positif rencana pemerintah memperluas batas maksimal penghasilan MBR menjadi Rp12 juta bagi lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah. Menurutnya, ini langkah strategis untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program subsidi perumahan.

Dengan kebijakan ini, kata dia, masyarakat dengan penghasilan Rp3 juta hingga Rp14 juta punya peluang lebih besar untuk punya rumah. “Tapi jangan sampai disalahpahami, bahwa hanya yang bergaji Rp14 juta yang bisa dapat rumah subsidi, seperti narasi yang muncul di TikTok,” tegasnya.

Untuk menjangkau kelompok penghasilan menengah, yakni dengan penghasilan Rp8 juta–Rp14 juta, HIMPERRA juga mengusulkan skema pembiayaan baru dengan bunga ringan. Ari bihang, kelompok ini bisa diberi insentif bunga KPR sekitar 2%–3%di atas KPR subsidi. Ini membuka akses untuk membeli rumah harga Rp185 juta sampai Rp400 juta.

Ia meyakini, skema ini sangat cocok untuk kalangan milenial yang menginginkan rumah dengan lokasi strategis, desain menarik, serta lingkungan yang lebih baik dari rumah FLPP.

Dalam upaya mendukung pembangunan perumahan yang berkualitas, HIMPERRA juga membentuk Sekolah HIMPERRA guna membina pengembang dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas bangunan. Selain itu, DPP HIMPERRA telah menunjuk bidang khusus yang fokus pada penjaminan mutu rumah MBR. “Inilah bentuk dukungan kami untuk menyukseskan program 3 juta rumah Presiden Prabowo,” kata Ari.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan ditingkatkan dua kali lipat menjadi 440.000 unit rumah pada 2025. Pemerintah juga menyiapkan kuota rumah komersial seharga hingga Rp 400 juta sebanyak 100 ribu unit.

Heru menyebut, total kebutuhan pendanaan mencapai Rp56,6 triliun, terdiri dari SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun.

Sementara itu, Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menyambut baik kenaikan kuota FLPP. Namun, ia mengingatkan para pengembang agar terus meningkatkan kualitas proyek.
“Jangan sampai kuantitas naik, tapi kualitas tertinggal. Bangunan dan lingkungan harus sama-sama nyaman,” tutupnya.