Hashim: Indonesia Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir 10 Giga Watt Hingga 2040

wmhg.org – JAKARTA. Utusan khusus untuk bidang iklim dan energi sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 10 Giga Watt (GW) hingga tahun 2040.

Hal ini diungkapnya dalam sebuah wawancara dengan Reuters dari New York, Jumat (2/5).

Hashim juga menyebut bahwa kontrak-kontrak terkait pembangunan PLTN akan diberikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan tujuan agar tercapainya netralitas karbon di tahun 2050.

Banyak kontrak akan … dalam lima tahun ke depan … terutama (kontrak) nuklir karena waktu tunggu yang lama, kata Hashim.

Namun, dia menegaskan bahwa wilayah barat Indonesia cocok untuk pembangkit nuklir satu lokasi yang satu unitnya dapat menghasilkan sekitar 1 GW daya. Sementara, reaktor modular kecil terapung yang menghasilkan hingga 700 megawatt cocok di wilayah timur.

Pemerintah pun masih berkomitmen untuk melakukan transisi energi. Untuk itu, Hashim bilang akan mengambil pendekatan yang seimbang untuk mencapai tujuan itu karena presiden mencoba untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi negara itu menjadi 8% dari sekitar 5% dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah tidak ingin melakukan bunuh diri ekonomi. Tidak akan ada penghentian bertahap, tetapi akan ada penurunan bertahap, katanya.

Kelanjutan dari Pensiun Dini PLTU Cirebon-1

Selain isu PLTN, Hashim juga menjabarkan update terkait kesepakatan dengan Bank Pembangunan Asia untuk penghentian awal pembangkit listrik tenaga batubara Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt di provinsi Jawa Barat.

Di mana hal ini didukung pula dari Kemitraan Transisi Energi Adil (JETP) senilai US$ 20 miliar, dan diharapkan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, kata Hashim.

Kekhawatiran tentang risiko finansial dan hukum dari penutupan pembangkit listrik tersebut telah menjadi batu sandungan, dan tantangan baru bagi transisi energi adalah penarikan diri pemerintah AS dari JETP.