ESDM Pasang Target Tinggi: PNBP Minerba 2026 Rp 134 Triliun

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Mineral dan Batubara (Minerba) sebesar Rp 134 triliun pada 2026.

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target PNBP minerba 2025 yang dipatok sebesar Rp 124,7 triliun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, target ini ditetapkan meskipun terdapat koreksi harga sejumlah komoditas tambang serta rencana pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) minerba pada 2026.

“Iya, lebih tinggi dari 2025. Sekitar Rp 134 triliun untuk PNBP minerba saja,” ujar Tri saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Senin (19/1/2026).

Di sisi lain, Tri mengakui pemangkasan RKAB berpotensi memengaruhi pendapatan PNBP tahun depan.

Namun, kenaikan harga beberapa komoditas tambang diyakini dapat menutup potensi penurunan tersebut.

“Kita juga mempertimbangkan itu, karena harga juga naik. Ada beberapa komoditas seperti timah, nikel, emas, dan lainnya. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai,” katanya.

Tri menambahkan, pencapaian target PNBP juga akan ditopang oleh penguatan pengawasan produksi serta perbaikan tata kelola sektor minerba.

“Pengawasan dan tata kelola juga diperketat, mudah-mudahan targetnya bisa tercapai,” imbuhnya.

Sebagai catatan, realisasi PNBP sektor Mineral dan Batubara sepanjang 2025 mencapai Rp 138,37 triliun, melampaui target sebesar Rp 127,44 triliun atau setara 108,56% dari target.

Berdasarkan data capaian Kinerja ESDM 2025, kontribusi terbesar berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) Minerba yang mencapai 104,38% dari target.

Sementara itu, SDA panas bumi terealisasi 103,4%, dan PNBP sektor lainnya melonjak hingga 311,05%.

Adapun PNBP sektor lainnya mencakup Badan Layanan Umum (BLU), iuran badan usaha hilir migas, Domestic Market Obligation (DMO) migas, kompensasi DMO batubara, denda smelter, denda penertiban kawasan hutan (PKH), jasa layanan ketenagalistrikan, museum, pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), serta jasa lainnya.