Catatan Tiga Asosiasi Industri TPT Tanggapi Wacana Pembentukan BUMN Tekstil

wmhg.org – JAKARTA. Pengusaha yang bergerak di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menanggapi rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang tekstil.

Wacana ini mengemuka setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Danantara akan menyiapkan pendanaan hingga US$ 6 miliar untuk mendukung pembentukan BUMN Tekstil.

Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa Danantara masih menimbang berbagai opsi.

Rosan menegaskan, seluruh rencana investasi yang akan dijalankan Danantara harus melalui kajian kelayakan (feasibility study) dan asesmen menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk keuangan, pasar, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi menanggapi wacana tersebut. API memandang wacana pembentukan BUMN di bidang tekstil sebagai inisiatif yang perlu dikaji dengan sangat hati-hati dan komprehensif.

Jika tidak dirancang dengan jelas, BUMN Tekstil ini justru berpotensi tumpang tindih dengan pelaku usaha yang sudah ada dan menimbulkan distorsi persaingan di dalam negeri.

Menurut David, dampak BUMN Tekstil dapat menjadi signifikan apabila difokuskan untuk mengisi mata rantai yang selama ini lemah. Dia menyoroti sisi penyediaan bahan baku strategis, penguatan industri hulu, pengelolaan cadangan bahan baku, atau menjadi off-taker bagi produksi dalam negeri.

Sebaliknya, apabila BUMN masuk langsung ke segmen yang sudah diisi swasta tanpa keunggulan yang jelas, maka manfaat bagi ekosistem industri akan terbatas.

“Hal yang perlu menjadi sorotan adalah kejelasan mandat BUMN, keselarasan dengan peta jalan industri TPT nasional, serta jaminan perannya bersifat melengkapi, bukan menggantikan atau menekan pelaku usaha eksisting,” tegas David kepada Kontan.co.id, Minggu (18/1/2026).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi sepakat, pembentukan BUMN Tekstil bisa membawa dampak positif jika perusahaan pelat merah itu dapat melengkapi ekosistem industri.

Misalnya sebagai perusahaan yang fokus menghasilkan produk-produk substitusi impor, sehingga BUMN Tekstil harus masuk sebagai pelengkap rantai pasok yang terintegrasi.

Apabila jadi terbentuk, Farhan menyarankan agar BUMN Tekstil menyentuh ke arah advanced product atau bahan baku yang ramah lingkungan, sehingga mempermudah produsen benang ataupun kain mendapatkan akses bahan baku lokal.

Dengan demikian, BUMN Tekstil ini harus fokus ke segmen hulu dan midstream.

“Karena selama lima tahun terakhir, banyak industri benang dan kain yang sudah tutup. Kami berharap BUMN Tekstil ini juga tidak kanibal terhadap produsen tekstil lainnya. Oleh sebab itu, kami menyarankan BUMN Tekstil fokus terhadap advanced product dan produk yang ramah lingkungan,” ungkap Farhan.

Industrial TPT Fund

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto berharap rencana pembentukan BUMN di sektor TPT dapat dikaji secara mendalam.

Menurut Anne, pendekatan pendanaan yang lebih tepat adalah melalui pembentukan Industrial TPT Fund yang difokuskan untuk memperkuat dan memodernisasi industri TPT yang telah ada.

“Jika dukungan pemerintah melalui Danantara ini dapat dikelola dalam bentuk Industrial TPT Fund, maka dananya bisa diarahkan untuk revitalisasi dan pengembangan industri yang sudah berjalan, sehingga daya saing nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan,” kata Anne.

Anne bilang, usulan tersebut sejalan dengan masukan berbagai pemangku kepentingan kepada pemerintah, termasuk dalam pembahasan AGTI bersama Dewan Ekonomi Nasional.

Dalam forum tersebut, mengemuka pentingnya revitalisasi dan optimalisasi kapasitas industri TPT nasional agar mampu bersaing di pasar global.

Industrial TPT Fund diharapkan dapat mendorong modernisasi mesin dan teknologi produksi, sehingga industri nasional kembali kompetitif dari sisi biaya maupun kualitas produk.

Selain itu, penguatan mata rantai produksi, khususnya di sektor pencelupan dan penyempurnaan (dyeing dan finishing), juga menjadi prioritas mengingat sektor ini membutuhkan investasi besar dan sensitif terhadap isu lingkungan.

Di sisi lain, Anne menyoroti pentingnya pengembangan kawasan industri TPT terintegrasi dengan dukungan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat, pasokan air baku, uap, dan energi, termasuk energi terbarukan.

Hal ini penting agar industri TPT nasional mampu memenuhi standar ekspor yang semakin menuntut jejak karbon rendah.

“Kami sangat menghargai komitmen pemerintah untuk mendukung penguatan industri TPT. Namun, perlu kajian yang cermat karena industri ini sangat kompetitif, berbasis efisiensi biaya, dan membutuhkan kecepatan dalam beradaptasi dengan dinamika global,” ungkap Anne.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, turut memberikan catatan agar pemerintah terlebih dulu mengurai benang kusut yang selama ini membelit industri TPT nasional.

Termasuk dari sisi biaya produksi dan akses pasar, agar industri TPT nasional bisa lebih bersaing secara kompetitif baik di pasar dalam negeri maupun ekspor.

Tanpa adanya pembenahan yang menyeluruh, Faisal khawatir BUMN Tekstil justru bakal ikut terbelit persoalan serupa yang menimpa perusahaan swasta.

“Faktanya kan cukup banyak (perusahaan tekstil) yang tutup karena berbagai macam permasalahan. Kenapa mereka tutup? Semestinya pemerintah fokus dulu menyelesaikan itu. Kalau mendirikan BUMN Tekstil, dia juga pasti akan menghadapi permasalahan yang sama,” kata Faisal.

Faisal juga mengingatkan dampak dan risiko persaingan dengan perusahaan TPT swasta. Jangan sampai kehadiran perusahaan pelat merah malah justru semakin menjepit perusahaan TPT swasta yang selama ini telah cukup berdarah-darah menghadapi masalah, termasuk menahan gempuran dari banjir produk impor.

“Jangan sampai memperparah yang sudah ada, karena pesaing bertambah. Bukan hanya dari impor, tapi juga dari dalam negeri, sehingga pasarnya menjadi semakin terbatas lagi. Ini mesti menjadi pertimbangan dalam pendirian BUMN Tekstil,” tandas Faisal.