Bedah Penyebab Investasi Data Center di Indonesia Kalah Saing dari Negara Tetangga

wmhg.org – JAKARTA. Industri data center di Indonesia berpeluang besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto bisa mencapai 8%. Alasannya, kebutuhan akan data center di Tanah Air semakin besar dan investasi pembangunan data center mahal.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk pemberian insentif, agar investor tertarik membangun pusat data di Indonesia. Laporan Structure Research menyebutkan Indonesia idealnya membutuhkan kapasitas hingga 2.700 megawatt (MW), sementara saat ini baru mencapai sekitar 500 MW.

Angka ini jauh tertinggal dari Singapura yang sudah menembus 1,5 gigawatt, padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 6 juta jiwa, jauh lebih kecil dibanding Indonesia dengan 283,5 juta jiwa.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (IDPRO) Hendra Kusuma menyebutkan industri data center nasional tumbuh pesat, naik 29% dalam lima tahun terakhir. “Pada 2024, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar US$ 12,2 miliar,” ungkapnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Peluang dan Tantangan Bisnis Data Center di Indonesia, Jumat (29/8).

Menurut Hendra, potensi investasi di sektor ini sangat besar, mengingat kebutuhan pembangunan 1 MW data center mencapai US$ 9–10 juta hanya untuk mekanikal, elektrikal, serta core and shell. Biaya tersebut belum termasuk komponen tambahan, apalagi investasi untuk infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang jauh lebih tinggi.

Sementara itu, ketersediaan data center di Tanah Air kalah saing dari negara tetangga meski Indonesia memiliki pengguna internet terbesar dan lalu lintas data tertinggi. Hendra bilang ada beberapa faktor yang membuat investor lebih tertarik berinvestasi di Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand.

Pertama, ketiadaan single point of contact di tingkat pemerintah untuk mengurus perizinan maupun insentif. Di negara lain, kata Hendra, pelaku industri cukup berhubungan dengan satu lembaga pemerintah untuk menyelesaikan kebutuhan legal dan fiskal sehingga prosesnya cepat.

Adapun di Indonesia, sebelum membangun data center, harus mendapatkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dulu. “ Untuk pengurusan PBG ini saja memakan waktu hingga delapan bulan, belum izin yang lain,” imbuh Hendra.

Kedua, hambatan fiskal masih membatasi industri. Di Malaysia, Thailand, dan Vietnam, pelaku industri AI mendapat pembebasan bea impor dan PPN untuk perangkat keras, termasuk chipset berteknologi tinggi yang harganya bisa mencapai US$250 juta. Sebaliknya, di Indonesia masih dikenakan bea masuk dan PPN hingga 17%, sehingga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi melemah.

Ketiga, Indonesia menghadapi keterbatasan talenta. Kebutuhan operator dan manajer data center tumbuh sekitar 29%, tetapi pasokan SDM kompeten masih rendah. Akibatnya, praktik perebutan tenaga ahli antarperusahaan cukup marak.

Keempat, tantangan juga muncul di lapangan. Keberadaan organisasi masyarakat (ormas) kerap menimbulkan keresahan saat ada aktivitas konstruksi, misalnya ketika kendaraan besar keluar-masuk kawasan industri. Meski demikian, asosiasi industri telah berkoordinasi dengan pengelola kawasan untuk mengatasi hal ini.

Perlu Insentif

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Denny Setiawan, menegaskan perlunya menciptakan iklim investasi yang lebih menarik melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif. Menurutnya, insentif pajak bagi penyedia pusat data maupun pelanggan yang mengimpor perangkat akan meningkatkan daya saing Indonesia, asalkan didukung kepastian kebijakan jangka panjang.

Denny juga menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan, perencanaan strategis, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Pusat data sebaiknya tidak hanya terkonsentrasi di Batam dan Jakarta/Cikarang, melainkan tersebar di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia. Lokasi ideal berada dekat dengan titik pendaratan kabel laut (SKKL) untuk meminimalkan latensi.

Meski pasokan listrik PLN berlebih, tarif listrik untuk pusat data masih masuk kategori bisnis. Selain itu, penyediaan energi hijau dan mekanisme nasional terintegrasi untuk pendataan lokasi serta kapasitas pusat data menjadi faktor penting menarik investor.

Associate Director Leads Property, Esti Susanti, menambahkan bahwa lonjakan kebutuhan hyperscale data center, cloud, dan AI menjadikan Indonesia hub digital penting di Asia Tenggara. Leads Property berperan menghubungkan investor dengan lahan yang sesuai.

Sementara itu, Chief Cloud Officer Lintasarta, Gidion Suranta Barus, menjelaskan inisiatif AI Factory dengan GPU Merdeka dan Cloudeka sebagai infrastruktur sovereign AI yang dapat diakses startup, korporasi, dan lembaga riset dalam negeri. Keberadaan pusat data lokal berbasis GPU dianggap penting untuk mendukung inovasi AI tanpa bergantung pada infrastruktur asing.

Namun, distribusi pusat data masih terkonsentrasi di Jakarta (55%), menimbulkan risiko sekaligus hambatan pemerataan. Untuk itu, Lintasarta berkomitmen memperluas backbone dengan bandwidth tinggi, latensi rendah, dan ketersediaan tinggi ke wilayah strategis lain.

Dalam FGD Peluang dan Tantangan Bisnis Data Center di Indonesia tersebut juga dilakukan soft launching portal LandBank.co.id serta portal InfoDigital.