Batubara Kebanjiran Pasokan, PWYP Minta Pemerintah Rem Produksi

wmhg.org – JAKARTA. Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah segera merealisasikan rencana pemangkasan produksi batubara nasional.

Kebijakan tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada langkah pragmatis untuk menopang harga komoditas global, melainkan harus menjadi strategi jangka panjang guna mengakhiri ketergantungan pada energi fosil.

Koordinator Nasional PWYP Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan, wacana pengurangan produksi batubara yang belakangan mengemuka dipicu oleh anjloknya harga batubara dan nikel akibat kelebihan pasokan di pasar global.

Ia merujuk pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebutkan bahwa pasokan batubara Indonesia hampir mencapai 50% dari total perdagangan global, yakni sekitar 500–600 juta ton dari total volume dunia yang mencapai 1,3 miliar ton.

Menurut Aryanto, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan koreksi kebijakan produksi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

“Pemerintah jangan hanya bersikap reaktif saat harga jatuh karena oversupply. Jika tujuannya semata-mata untuk mendongkrak harga agar penerimaan negara tetap terjaga, itu bukan kebijakan strategis, melainkan sekadar manajemen stok pasar,” ujar Aryanto dalam keterangan resmi, Rabu (7/1/2026).

Ia menegaskan, pemangkasan produksi batubara harus dilandasi visi transformatif, yakni melindungi lingkungan dan mempercepat transisi energi nasional.

“Bukan sekadar menyelamatkan margin keuntungan korporasi,” tegasnya.

Aryanto menambahkan, lonjakan produksi batubara yang menembus sekitar 800 juta ton pada 2024 menjadi bukti nyata masih kuatnya hambatan transisi energi di Indonesia.

“Kita tidak bisa berbicara soal transisi energi jika di sisi hulu pasokan batubara terus digenjot tanpa kendali,” katanya.

PWYP Indonesia mendorong agar penurunan produksi dilakukan secara bertahap hingga mencapai 400 juta ton, sesuai mandat RUEN.

Target tersebut, menurut Aryanto, harus menjadi komitmen yang mengikat dalam peta jalan dekarbonisasi nasional.

“Ini adalah langkah konkret untuk menyelaraskan kebijakan energi nasional dengan komitmen iklim global,” pungkasnya.