AS Cabut dari Perjanjian Paris, Bahlil Ungkap Pengaruhnya ke Proyek EBT di Tanah Air

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadia mengungkap ketidakpastian perkembangan sektor energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri pasca Amerika Serikat (AS) memutuskan mundur dari Perjanjian Iklim Paris, atau Paris Agreement.

Bicara tentang energi baru terbarukan ini bicara tentang sesuatu yang kesini-kesini sudah mulai hampir ketidakpastian, ungkap Bahlil dalam sambutannya dalam acara Berita Satu Outlook, di Jakarta, Kamis (30/01).

Menurut Bahlil, mundurnya AS dari perjanjian ini setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden yang baru menjadi hal yang perlu diperhatikan negara-negara lain yang masih berada dalam perjanjian termasuk Indonesia.

Yang menginisiasi Paris Agreement justru perlahan-lahan sudah mulai mundur. Amerika sudah mulai mundur setelah mengkaji ulang. Tapi oke, kita kan bagian daripada konsensus global, jadi harus kita jalanin, tambahnya.

Baca Juga: PBB Konfirmasi Permintaan Penarikan AS dari Kesepakatan Iklim Paris pada Januari 2026

Lebih jauh Bahlil mengatakan dalam mengembangkan EBT, Indonesia masih harus menghitung biaya yang lebih mahal untuk beralih dari energi konvensional atau fosil.

Yang namanya green energy, cost-nya pasti lebih mahal. sebenarnya kita pada posisi yang sangat dilematis untuk mengikuti 'gendang' ini, kata dia.

Dia juga menyebut bahwa berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo, swasembada energi di Indonesia akan tetap memperhitungkan EBT namun bukan berarti mengganti semua sumber energi yang telah lebih dahulu digunakan.

Sebenarnya kedaulatan energi, bukan mengganti semua energi kita kepada energi yang baru terbarukan, tambahnya.

Baca Juga: Pemerintah Jamin Risiko Gagal Bayar untuk Proyek EBT, Begini Ketentuannya

Dengan keluarnya Amerika dari Perjanjian Iklim Paris, maka investasi atau pembiayaan dari Amerika akan berpengaruh pula pada proyek-proyek EBT di dalam negeri. Terkait hal ini, Bahlil meminta agar Indonesia tidak terjebak dan menghitung dengan baik langkah transisi energi ini.

Kalau kemudian beberapa negara udah mulai mundur, bahkan lembaga pembiayaannya udah mulai enggak ada, kita jangan sampai terjebak. Harus kita hitung dengan baik, tutupnya.